Konsekuensi Guru Sebagai Profesi

No comment 186 views

Sebagai profesi, guru dituntut tidak hanya cerdas namun juga kompetitif. Cerdas mengantarkan anak didiknya meraih prestasi, dan kompetitif untuk meraih prestasi guru. Konsekuensi dari guru sebagai profesi, maka  dibutuhkan standar untuk mengukur sejauh mana pengembangan peningkatkan kualitas profesi.

Dasar dari gambaran di atas adalah terbitnya Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kredit yang sudah mulai berlaku efektif. Dalam peraturan itu guru diwajibkan memublikasikan karya ilmiah di berbagai media massa seperti koran, majalah, maupun jurnal.

Konsekuensi ini sebagai imbas dari sertifikasi profesi guru yang telah digulirkan. Kebijakan setifikasi ini sejatinya menjadi “angin segar” sekaligus “ancaman.” Menjadi angin segar karena dilihat dari sisi kesejahteraan, guru yang sudah mendapatkan sertifikasi mendapat penghasilan tambahan lebih besar.  Namun di sisi lain ia juga menjadi pertaruhan kredibilitas, karena untuk bisa dikatakan profesional harus melalui rangkaian pengembangan kompetensi dan kualitas guru dengan cara memublikasikan karya ilmiah. Jika selama 6 tahun tidak membuat/memublikasikan karya ilmiah, dan hanya mentok di golongan IV a, ancamannya adalah dihentikannya tunjangan sertifikasi.

Menurut Munif Chatib, seorang guru dikatakan profesional, ketika ia memiliki keyakinan, keikhlasan dalam mengajar dan belajar. Dialah guru yang punya keyakinan bahwa target pekerjaannya adalah membuat siswa berhasil memahami materi-materi yang diajarkan. Yakin saja ternyata tidak cukup, karena harus memiliki ikhlas. Seorang guru yang ikhlas akan berintrospeksi apabila ada siswa yang  tidak memahami materi ajar. Ikhlas saja, ternyata masih belum juga cukup. Karena di sisi lain, guru juga harus berusaha meluangkan waktu untuk belajar. Salah satunya dengan memiliki keinginan yang kuat dan serius mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Yang perlu digarisbawahi, ada penekanan pada kata “belajar” bagi guru. Dari sini jelas sudah bahwa komitmen, sikap, dan kemauan untuk maju menjadi ukuran untuk melihat grade seorang guru.

Guru menulis adalah sebuah keniscayaan

Kemampuan memuculkan masalah yang dihadapi diyakini masih menjadi kendala dalam menulis. Saya yakin, ketika di lapangan, ada banyak masalah yang banyak belum ditemukan, hanya saja belum mampu menemukannya, kemudian  mendeskripsikannya lewat tulisan.

Bahkan ketika memiliki temuan berupa alat peraga pun, seorang guru harus mampu mendeskripsikannya dalam sebuah laporan ilmiah. Semua karya harus dinarasikan. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa saat ini guru harus belajar dan kudu bisa nulis.

Padahal dalam setahun guru setidaknya diwajibkan maksimal dua karya tulis, ilmiah, baik itu berupa PTK (Penelitian Tindakan Kelas), makalah tinjauan ilmiah,  hasil penelitian, membuat diktat/modul, buku, sampai karya inovatif yang dilaksanakan di sekolah sesuai tupoksi.

Banyak yang menilai kenaikan pangkat dengan kebijakan menulis karya ilmiah dinilai memberatkan. Tugas guru yang sudah sedemikian kompleks, kini harus ditambah lagi dengan menulis karya ilmiah.

Menjawab pertanyaan di atas, ada ungkapan menarik yang disampaikan Profesor Tri Marhaeni Puji Astuti, M. Hum pada satu kesempatan workshop penyusunan karya ilmiah baru- baru ini diselenggarakan di Kabupaten Tegal. “Cobalah untuk fair. Selama kebijakan ini belum diterapkan, itu ngapain, kok sekarang malah ramai-ramai mempermasalahkan penilaian angka kredit.”

Memang, sejak diberlakukannya ketetapan itu, memang banyak ditemukan kasus banyak guru yang mentok di golongan IV a. Data di tahun 2010 saja, sebagaimana dilansir Kemendiknas, sebagian besar guru, atau sekitar 22% dari total jumlah keseluruhan guru mentok di golongan IV a karena kurang memiliki kemampuan menulis. Padahal jenjang karir/kenaikan pangkat adalah sebuah keniscayaan. Artinya semua guru menginginkannya, mengharapkannya.

Namun ada  hal  yang disayangkan menurut tim penilai, Prof. Tri Marhaeni Pujiastuti, M. Hum. Tingginya minat guru menapaki jenjang kenaikan pangkat, ternyata tidak dibarengi dengan sikap fair dalam membuat karya  ilmiah oleh sebagian besar guru. Terkuak aroma menjiplak karya ilmiah yang luar biasa. Banyak kasus ditemukan ada karya ilmiah guru dari kota/kabupaten berbeda, isinya sama, hanya beda cover, belum lagi, ada sebuah hasil penelitian yang melampirkan foto yang sama, ada pula karya ilmiah yang bagus bahkan hampir saja lolos, tapi ternyata itu adalah skripsi. Ini tentu tidak patut dilakukan seorang guru karena sudah melanggar kode etik penulisan karya ilmiah.

Pemahaman implementasi kebijakan ini juga mesti dipahamkan agar para guru bersikap proporsional antara menjalankan tugas utamanya mengajar sekaligus mendidik, dengan membuat karya ilmiah sebagai syarat mendapatkan poin angka kredit untuk kenaikan jenjang, Dua hal itu perlu mendapatkan porsi perhatian yang lebih dan tidak dapat dipisahkan.

Persoalannya menjadi terang sudah, bahwa guru harus memiliki kemampuan menulis. Semakin terang, guru juga harus jeli melihat kemungkinan permasalahan untuk bisa ditulis sebagai bahan penelitian karya ilmiah. Harus lebih kreatif membaca peluang-peluang kreasi pembelajaran. Dengan demikian, belajar, mengajar, dan menulis sudah harus menjadi keterpaduan yang tak bisa diabaikan begitu saja salah satunya.

Ali Irfan, Guru Sekolah Islam Terpadu MI Luqman Al Hakim Slawi Kabupaten Tegal

author
No Response

Leave a reply "Konsekuensi Guru Sebagai Profesi"